PERAN
PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN DAN SISTEM BISNIS
Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang
pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan
kondisi keseimbangan system perekonomian yang mempunyai beberapa tujuan antara
lain :
Keseimbangan
perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri
atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan
(stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam
jumlah yang cukup.
Membangun
system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system
perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen
pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan
pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan
lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya.
Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan
dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih
tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara
aktif maupun pasif. Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan
pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan
target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut
dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi,
sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.
Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah
tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas yang telah dikerjakan oleh para
individu, entah itu baik atau jelek , tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan
aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak / belum pernah dikerjakan oleh
sector swasta baik secara perorangan maupun bersama – sama.
Menurut Adam
Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu :
1.
Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
2.
Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
3.
Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Agar warga
negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Tentang
barang Publik
Barang
publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah
dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya
Contoh
barang publik:
Ø
infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll
Ø
sistem pertahanan keamanan
Ø
sistem peradilan
Pengadaan
barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan
Sifat-sifat
barang publik:
— Tidak
eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan
barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya
Taman Monas, jalan raya, masjid, dll
— Tidak
ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh
seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang
tersebut menjadi berkurang. Contoh: kepuasan seseorang yang menghirup udara
segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal
yang sama.
— Terdapat
barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun
karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu.
— Misalnya,
karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga menjadi macet.
Dalam hal ini, walaupun penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan
pengguna menjadi berkurang.
— Sebaliknya,
terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan
bagi penggunanya.
— Misalnya
penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang
tersebut tidak gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya
karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama.
Perilaku
Pemerintah Terhadap penyediaan barang publik
Kewajiban
pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik
Pemerintah
memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang
diperlukan warganegaranya
Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan
barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry
tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll
Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya
disediakan oleh pemerintah.
Menurut Montesqieu ( klasik ), kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan
eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling
berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan Pemerintah dalam perekonomian
yaitu :
1.
Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
2.
Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
3.
Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti
kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.
4.
Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta,
misalnya persenjataan.
5.
Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok
lainnya
6.
menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak
terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.
Peran pemerintah dalam perekonomian
modern terbagi menjadi :
1.
Peran alokasi
a. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara
adalah terbatas.
b.
Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akandipergunakan
untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk
memproduksi barang-barang individu
c.
Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya,
seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat
disediakan oleh rumah tangga perusahaan
2.
Peran distribusi
a.
Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi
dilaksanakan secara efisien.
b.
Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara
baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
perpajakan
subsidi
pengentasan
kemiskinan
transfer
penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
bantuan
pendidikan
bantuan
kesehatan, dll
3.
Peran stabilisasi.
a.
Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda
perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.
b.
Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian
berjalan normal:
Menjaga agar
permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke
sektor lain
Menjaga agar
kondisi perekonomian kondusif :
inflasi
terkendali
sistem
keamanan terjamin
kepastian
hukum terjaga
Peran
Pemerintah secara Riil.
Peran pemerintah di sektor riil yaitu pemerintah akan menggerakkan potensi
permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar dapat direaliasasikan
dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic yang tersedia di pasar,
minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik, bagan bakar minyak, dan
kebutuhan dasar konsumen lainnya.
Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk
penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan
(taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan
investasi.
Sedangkan di
sektor moneter pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money
supply), berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor
dan lalu lintas pertukaran mata uang asing.
Hal-hal yang
berkenaan dengan peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33, yaitu :
Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesare-besar untuk kemakmuran rakyat
Perekonomian
ansional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional
Penjelasan
dari beberapa pasal diatas adalah sebagai berikut :
Dalam pasal
33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk
semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu
perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Bangun perusahhan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.
Perekonomian berdasar atas asa demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak ahrus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk
produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang
ditindasinya.
Hanya perusahan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyka boleh ada
ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi , merupakan hal yang sangat penting.
Pemerintah berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan yang stabil, tingginya
tingkat lapangan kerja, dan stabilitas harga. Dengan menyesuaikan pengeluaran
dan tarif pajak (kebijakan fiskal) atau mengelola jumlah uang beredar
dan mengendalikan penggunaan kredit (kebijakan moneter), dapat
memperlambat atau mempercepat laju pertumbuhan perekonomian, mampu mengontrol
tingkat harga dan kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang tinggi, korupsi yang
merajalela - dipandang sebagai ancaman terbesar dalam ekonomi. Ketika bahaya
resesi muncul secara serius, pemerintah berusaha untuk memperkuat ekonomi
dengan cara melakukan pengendalian inflasi dari pada memerangi resesi dengan
membatasi pengeluaran, menolak pemotongan pajak, dan mengekang pertumbuhan
jumlah uang beredar.
Ketika inflasi tinggi,
pengangguran tinggi, dan terjadi anggaran
defisit, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan fiskal sebagai alat
untuk mengatur kecepatan keseluruhan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan
moneter - mengendalikan jumlah uang beredar bangsa melalui perangkat seperti
suku bunga. Kebijakan moneter diarahkan oleh bank sentral negara. Peran pemerintah
sangatlah penting untuk kesejahteraan rakyat.
